Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Artikel

KPK: BPJS Kesehatan Defisit karena Tata Kelola Bermasalah

17 Mei 2020 11:38:18    154 Kali Dibaca  Berita Desa

KPK: BPJS Kesehatan Defisit karena Tata Kelola Bermasalah [KBR|Warita Desa] Jakarta | Pimpinan KPK Nurul Ghufron menegaskan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran karena tata kelolanya bermasalah, bukan karena iuran yang terlalu rendah. "Dalam kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan," kata Ghufron dalam siaran persnya, Jumat (15/5/2020). "Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya lagi Kebijakan Penaikan Iuran Tidak Tepat Berdasar kajian mereka, KPK pun menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan tidak relevan dengan masalah yang ada, bahkan merugikan masyarakat. "Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU No. 40 Tahun 2004, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. "Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS," lanjutnya. "KPK berpendapat, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," tegas Ghufron.  Rekomendasi Solusi dari KPK KPK pun merekomendasikan sejumlah solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanpa harus menaikkan iuran, yakni: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).Melakukan penertiban kelas Rumah Sakit.Mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.Mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swastaTerkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik. "Kami memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian. Sehingga, kami berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan iuran yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan," tegas Ghufron. Oleh : Adi Ahdiat Editor: Agus Luqman

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Wilayah Kalurahan

Aparatur Kalurahan

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Kalurahan


Alamat : KALIDENGEN I, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO
Kalurahan : KALIDENGEN
Kapanewon : Temon
Kabupaten : KULON PROGO
Kodepos : 55654
Telepon : 08112642340
Email : desakalidengen@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:500
    Kemarin:1.579
    Total Pengunjung:57.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.129.91
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

22 Januari 2019 | 152.844 Kali
Visi Misi
29 Maret 2019 | 152.831 Kali
Maklumat PPID
17 Juni 2019 | 152.816 Kali
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui kanal Sahabat Keluarga-nya mengeluarkan
06 Maret 2019 | 152.814 Kali
Sejarah Desa
29 Maret 2019 | 152.812 Kali
Mekanisme Layanan
29 Maret 2019 | 152.810 Kali
Permohonan Informasi
06 Maret 2019 | 152.808 Kali
Profil Wilayah Desa

Statistik SID