Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang PendokumentasianAdministrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentangFormulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, berikut inikami sampaikan hal-hal terkait layanan legalisir dan dokumen kependudukan,sebagai berikut :1. Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untukmembuktikan kesesuaian fotokopi dokumen berbasis data kependudukan dandokumen kependudukan;2. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil ditandatangani olehPejabat ...

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Negara, ia mengingatkan jajarannya agar mempersiapkan segala kebutuhan agar tidak terjadi bencana kebakaran. Jokowi mengatakan saat ini memang semua pihak tengah berfokus pada penanganan Covid-19, namun ancaman lain yang membahayakan juga perlu ditangani  agar tidak terlambat dan terjadi.“Dari BMKG saya mendapatkan laporan bahwa 17 persen wilayah kita ini mengawali musim kemarau di bulan April. 38 persen memasuki musim kemarau di bulan Mei. 27 persen masuk ...

DPR Persoalkan Data Penerima Bansos, Ini Jawaban Menteri Sosial[KBR|Warita Desa] Jakarta | Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut adanya carut marut data penerima bantuan sosial lantaran pemerintah membuka kesempatan daerah untuk memasukan calon penerima   yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Mensos Juliari Batubara mengatakan permintaan agar  pemerintah daerah memasukan nama penerima non-DTKS  sekaligus sebagai upaya proses pemutakhiran data."Untuk lebih baik lagi dalam arti kita sekarang bisa mendapatkan  ...

Rapat Hampir 10 Jam, Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 [KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar dan makro ekonomi. Dalam rapat yang berlangsung hampir 10 jam kemarin, disepakati juga target dan indikator pembangunan 2021. Pimpinan rapat Komisi XI DPR, Dito Ganinduto menyatakan kesepakatan tersebut akan tertuang dalam kesimpulan rapat. "Dengan demikian, kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan 3. Setuju? (Setuju). Maka dengan begitu berakhir pula rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri ...

Batalkan Pengiriman Jamaah Haji 2020, Menag Minta Maaf [KBR|Warita Desa] Jakarta | Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada Komisi yang membidangi Agama DPR lantaran keputusan meniadakan keberangkatan haji tahun 2020 tidak melibatkan DPR. Permintaan maaf disampaikan Fachrul saat rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020). "Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi menghaturkan permohonan maaf kepada yang mulia Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 DPR atas kejadian ini. Kami berharap ...

Rakornas Pengawasan, Ini Alasan Presiden Persilakan "Gigit" [KBR|Warita Desa] Jakarta | Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak main-main dalam hal penanggulangan korupsi, apalagi terkait alokasi dana penanggulangan COVID-19 yang mencapai 677,2 triliun rupiah. Bahkan Jokowi meminta semua pihak bisa mengawasi, melaporkan dan memberi sanksi berat bagi pelakunya. “Semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah, kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. ...

Tingkat PenularanTinggi, Gugus Covid Jatim Minta Warga Surabaya Disiplin Protokol [KBR|Warita Desa] Surabaya | Koordinator Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi mengatakan rate of transmission atau tingkat penularan virus Covid-19 di Surabaya masih tinggi, mencapai 1,1.  Menurut dia, angka rate transmission itu lebih tinggi dari wilayah Jatim yang sudah menurun menjadi 0,86.  Dengan kondisi tersebut, kata Joni, laju penambahan penularan kasus baru pada minggu depan masih akan terus terjadi. "Kalau ...

Ini Alasan Menhub, Angkutan Umum Bisa Berisi 70 Persen Penumpang [KBR|Warita Desa] Jakarta | Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, peraturan itu menghapus peraturan sebelumnya yang melarang transportasi umum melebihi 50% kapasitas penumpang guna pencegahan virus Covid-19. Sehingga ketentuan yang baru adalah pembatasan dilakukan berdasarkan kapasitas tempat ...