Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai ujicoba dilakukan oleh elemen ...
SISTEMATIKACONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYATUNAIB. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESAE. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAKF. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGAG. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBAH. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJAI. PENGEMBANGAN Desa INKLUSIJ. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa/ KAWASAN PERDESAANK. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN ...
PENJARINGAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN JABATAN DUKUH SIDATAN KALURAHAN KALIDENGEN
INFOGRAFIS APBKAL 2025 KALURAHAN KALIDENGEN
SOSIALISASI SIPEDET CANTIK 2025
