Salurkan Bantuan Sembako Atasi Dampak COVID-19, Ridwan Kamil Libatkan Ojek Online [KBR|Warita Desa] Bandung | Gubernur Ridwan Kamil menyiapkan dana senilai Rp16,2 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 di Jawa Barat.  Dana itu dibagi Rp3,2 triliun untuk bantuan tunai dan pangan dan Rp13 triliun bantuan untuk proyek padat karya bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ridwan Kamil mengatakan anggaran Rp3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dikucurkan langsung dari anggaran milik pemeritah provinsi.  Sedangkan sisanya dibantu oleh 27 pemerintah daerah di Jawa Barat. Ridwan Kamil mengapresiasi pemerintah daerah yang membantu menambah anggaran. "Mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan. Anggaran Rp500 ribu akan kami hadirkan secepatnya, kalau lancar. Karena hari ini masih dalam proses pendataan. Dari data itu akan keluar SK wali kota dan bupati. Jika SK wali kota dan bupati sudah keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai minggu depan," kata Kamil di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (3/4/2020). Untuk teknis pengadaan bantuan sembako, kata Ridwan Kamil, pemerintah daerah akan membeli langsung dari pedagang pasar yang mengalami penurunan omset penjualan. Pembelian dilakukan bersama Bulog.  Selanjutnya, pengiriman sembako akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia, dibantu oleh layanan ojek daring (online) dari berbagai perusahaan. PT Pos dilibatkan karena dianggap mumpuni dalam sistem pendaftaran dan pendataan pengiriman barang. Sedangkan, penyaluran bantuan langsung ke masyarakat dilakukan oleh ojek online. "Setiap paket yang diberikan kepada yang berhak, maka kita bayar tim ojek online itu dengan insentif dan upah, yang datang dari anggaran yang Rp3,2 triliun ini. Sehingga dalam proses mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak, tidak semua harus tangan yang di bawah. Pedagang pasar tetap kita beli barang-barang sembakonya. Para ojol kita pekerjakan untuk mengirimkan barang-barangnya, bersama PT Pos, dan diberikan kepada yang berkesusahan," ujar Kamil. Penyaluran bantuan dibagi dalam dua gelombang. Jangka waktu penyalurannya akan dilakukan selama empat bulan mendatang. Sebanyak 20 persen dari anggaran penyaluran bantuan COVID-19 tersebut akan disisihkan untuk mengantisipasi adanya warga yang tercecer saat pendataan menerima bantuan. "Setelah dihitung dari gaji saya yang dipotong, kemudian para pejabat dinas dan ASN yang lain, selanjutnya 20 persennya akan menjadi dana antisipasi. Apabila ada warga yang terlewat terdata untuk menerima bantuan," ungkap Kamil.  Oleh : Arie Nugraha Editor: Agus Luqman