Dasar Hukum : 1.    Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Kecamatan 2.    Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 3.    Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo    A.   PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBUATAN KTP el BARU DAN PERUBAHAN 1. ...

Birokrasi Dipangkas, Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 Ditargetkan Selesai Juli 2020 [KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berjanji akan segera menyelesaikan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 pada bulan ini.  Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pencairan insentif terhambat karena panjangnya proses verifikasi dokumen dari daerah menuju pusat.  Kunta menyebut akan ada pemangkasan proses verifikasi insentif tenaga kesehatan ...

KIARA: Pendapatan Pajak dari Ekspor Benih Lobster Hanya Setara 3 Botol Air Mineral [KBR|Warita Desa] Jakarta 7| Koalisi Rakyat untuk Masyarakat Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah agar lebih mengutamakan dan mendorong nelayan membudidayakan lobster, daripada membuka keran ekspor benih lobster (benur). Sekjen Koalisi Rakyat untuk Masyarakat Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan sejak awal peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddy Prabowo, terkait ekspor benur atau benih lobster tidak memiliki alasan yang kuat agar bisa diterima masyarakat.  ...

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN [KBR|Warita Desa] Jakarta | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan  369  dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada 2020 ini. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dugaan itu saat ini tengah ditangani dan beberapa di antaranya telah dikeluarkan rekomendasi. "Selama tahapan Pilkada ini, meskipun tadi saya katakan belum masa-masa kampanye, bahkan belum ada penetapan pasangan calon, karena penetapan pasangan baru mulai ...

Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang PendokumentasianAdministrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentangFormulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, berikut inikami sampaikan hal-hal terkait layanan legalisir dan dokumen kependudukan,sebagai berikut :1. Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untukmembuktikan kesesuaian fotokopi dokumen berbasis data kependudukan dandokumen kependudukan;2. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil ditandatangani olehPejabat ...

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Negara, ia mengingatkan jajarannya agar mempersiapkan segala kebutuhan agar tidak terjadi bencana kebakaran. Jokowi mengatakan saat ini memang semua pihak tengah berfokus pada penanganan Covid-19, namun ancaman lain yang membahayakan juga perlu ditangani  agar tidak terlambat dan terjadi.“Dari BMKG saya mendapatkan laporan bahwa 17 persen wilayah kita ini mengawali musim kemarau di bulan April. 38 persen memasuki musim kemarau di bulan Mei. 27 ...

DPR Persoalkan Data Penerima Bansos, Ini Jawaban Menteri Sosial[KBR|Warita Desa] Jakarta | Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut adanya carut marut data penerima bantuan sosial lantaran pemerintah membuka kesempatan daerah untuk memasukan calon penerima   yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Mensos Juliari Batubara mengatakan permintaan agar  pemerintah daerah memasukan nama penerima non-DTKS  sekaligus sebagai upaya proses pemutakhiran data."Untuk lebih baik lagi dalam arti kita sekarang bisa ...

Rapat Hampir 10 Jam, Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 [KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar dan makro ekonomi. Dalam rapat yang berlangsung hampir 10 jam kemarin, disepakati juga target dan indikator pembangunan 2021. Pimpinan rapat Komisi XI DPR, Dito Ganinduto menyatakan kesepakatan tersebut akan tertuang dalam kesimpulan rapat. "Dengan demikian, kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan 3. Setuju? (Setuju). Maka dengan begitu berakhir pula rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri ...